Rico Sia: Sinergi Kebijakan Pusat-Daerah Jadi Kunci Tingkatkan Kesejahteraan Daerah

29-11-2024 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Rico Sia, saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Pontianak - Anggota Badan Anggaran DPR RI Rico Sia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintahan pusat melalui kebijakan yang dilahirkan. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan di Indonesia - yang kerap diekspor dalam produk mentah - mengakibatkan potensi nilai tambah produk menjadi hilang. Sehingga, hal ini merugikan daerah, terutama dari sisi penerimaan pajak.

 

Pernyataan ini ia sampaikan usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/11/2024). Maka dari itu, dirinya mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi. Baginya, upaya ini penting agar kebijakan yang diterbitkan saling selaras untuk menguatkan hulu hingga hilir, apalagi terkait UMKM.

 

Perlu diketahui, UMKM, menurutnya, harus menjadi elemen krusial dalam upaya membangun daerah yang berkelanjutan. “Kondisi ini menunjukkan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Pemerintah daerah harus hadir membangun industri pengolahan skala kecil hingga menengah, sehingga produk lokal dapat bersaing di pasar internasional dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat,” ujar Rico saat ditemui Parlementaria.

 

Politisi Fraksi Partai NasDem itu turut menekankan keberadaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk mengelola hilirisasi produk lokal. Ia meminta, pemerintah perlu memberikan penyuluhan dan pelatihan secara khusus kepada petani dan nelayan supaya mampu mencapai standar produksi nasional maupun internasional.

 

“Di masa panen, sering kali harga jatuh karena suplai berlebih. Di sinilah pemerintah harus hadir, menampung hasil produksi masyarakat dan memberikan standar harga minimum. Dengan cara ini, nilai tambah produk bisa diolah dan dikemas untuk meningkatkan daya saing,” jelasnya.

 

Menurut Rico, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi negara hingga 8 persen per tahun. Dirinya optimistis target tersebut tercapai jika sektor hulu dioptimalkan melalui pendekatan hilirisasi.

 

Ia menggarisbawahi, keberhasilan ekonomi daerah bergantung pada sinergi semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan swasta. Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah agar inovatif mengelola potensi ekonomi lokal, seperti melalui penerapan teknologi dalam proses hilirisasi dan pemasaran produk.

 

Ia yakin, dengan usaha tersebut, daerah-daerah di Indonesia bisa berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Sinergi adalah kunci. Dengan kerja sama yang baik, kita tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” tandas Rico. (ums/rdn)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...